LAMPUNG — Capaian progres Perbaikan Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2021 sebesar 38,39%.
Angka itu menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berada diperingkat ke-2 dari 16 pemerintah daerah di Provinsi Lampung, yang terdiri dari 15 pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudhiawan menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2021 dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang tercakup di delapan area intervensi dalam aplikasi Monitoring Control for Prevention (MCP).
Apresiasi itu disampaikan Yudhiawan pada acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi triwulan II MCP KPK RI dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 Kabupaten Lampung Selatan secara virtual, Senin 30-Agustus-2021.
Acara rapat koordinasi monitoring dan evaluasi yang berlangsung melalui zoom meeting itu juga dihadiri Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK Nana Mulyana serta dipandu oleh Person In Charge (PIC) Wilayah Lampung Nindyah Sunardini.
Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin beserta para pejabat utama dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Lampung Selatan mengikuti acara itu dari Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat.
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK, Yudhiawan mengatakan, capaian MCP Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 sebesar 38,39%.
Yudhiawan menyebut, capaian itu sudah cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lainnya yang sampai triwulan kedua hanya dibawah 10%.
“Kami apresiasi kepada bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan sampai nanti tanggal 15 Desember atau akhir tahun 2021. Kalau bisa mendekati 100%,” ujar Yudhiawan saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka pertemuan tersebut.
Lebih lanjut Yudhiawan menyampaikan, MCP menjadi parameter KPK dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Dia mendorong capaian Lampung Selatan lebih ditingkatkan.
Delapan area MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.
“KPK siap mendorong apa-apa yang menjadi kendala, apa yang harus diperbaiki. Kami siap memandu, jangan sampai akhir tahun kurang dari 50%,” kata Yudhiawan. (*)
