* Laporan: Wardi Saputra – LAMPUNG
(Inspiratif.co.id) — TUBABA — Prihatin atas perkembangan yang terjadi dalam pemberhentian dan pengangkatan jabatan Aparatur Negara Sipil (ASN) dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab-Tubaba) tertanggal 21-Oktober-2021 (Rolling), yang membuat kekecewaan yang mendalam bagi beberapa ASN. Tim lima yang menginisiasi surat terbuka kepada gubernur Lampung pada Juni 2020 lalu agar dilaksanakan seleksi terbuka JPTP sekretaris daerah lalu, akan melakukan kajian secara komprehensif. Selasa, 02-November-2021.
![](http://inspiratif.co.id/wp-content/uploads/2025/01/1-1.jpg")
Diketahui sebelumnya, akibat dari rolling jabatan tersebut, Puryanto salah satu ASN di Kabupaten Tubaba yang bertugas dilingkup Pemkab setempat keberatan dengan hasil keputusan bahwa jabatannya turun satu tingkat dari sebelumnya.
Keberatan itu dibuktikannya dengan melayangkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, BKPSDM, DPRD hingga Bupati Kabupaten Tubaba, karena dinilai kebijakan yang dilakukan tidak beralasan.
Menyikapi hal tersebut, Salmani salah satu tim lima menyampaikan telah berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk membahas perkembangan yang sedang hangat-hangatnya di Tubaba itu.
“Kita telah mengkomunikasikan dengan tim lima di kediaman Sodri Helmi, salah satu tim di Pulung Kencana tentang perkembangan pemerintah daerah saat ini. Mengingat, bahwa secara substansial bagaimana pada waktu kita sampaikan agar pada tahun 2020 dilakukan seleksi terbuka JPTP sekretaris daerah guna pengembangan karir ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi semerintah yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas” ucap Salmani pada Selasa, 02-November-2021 malam.
Oleh sebab itu, kata Salmani, kondisi yang terjadi saat ini terkesan jauh dari apa yang menjadi harapan.
“Sebenarnya yang menjadi harapan agar semua itu menjadi salah satu acuan dalam menata struktur pemerintahan daerah dalam menentukan promosi jabatan secara obyektif, kompetensi, dan memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh aturan yang ada tapi kenyataan yang terjadi kesannya berbeda,” cetusnya.
Terkait persoalan Demosi salah satu ASN dalam pemberhentian dan pengangkatan tersebut, Salmani memahami bahwa hal itu jelas telah melukai nilai-nilai keadilan yang bersangkutan.
“Oleh karena itu, kami akan segera melalukan kajian dan membahas tentang hal tersebut baik dari kaidah hukum, etika moral dan mungkin saja langkah-langkah untuk menegakkan rasa keadilan ASN tersebut,” tegas Salmani.
“Kita juga akan terus menggali dan mengumpulkan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan perkembangan hasil rolling beberapa waktu yang lalu, kalaupun memang ada yang merasa keberatan lain, tunggu apa lagi, kita perjuangkan bersama-sama hal tersebut” pungkasnya. (*)
