(Inspiratif.co.id) – LAMPUNG UTARA – Bupati Lampung Utara, H.Budi Utomo, S.E., M.M., menghadiri Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, secara Virtual di Rumah Jabatan Bupati Lampung Utara, 02 Februari 2022.
Mewakili Bupati Lampura H. Budi Utomo Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura H. Desyadi menjelaskan, kegiatan Entry Meeting merupakan kegiatan Intern sebelum dilakukannya pemeriksaan keuangan oleh BPK.
![](https://inspiratif.co.id/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-2025-01-11-at-10.53.45_df60bb61.jpg")
Karena sesuai peraturan, laporan keuangan Kabupaten Lampung Utara akan disampaikan pada bulan Maret 2022 mendatang.
“Ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya, dan selama 20 hari ke depan kita harus mempersiapkan apa yang sudah dibahas saat Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dari Lampura dipimpin langsung pak Bupati H. Budi Utomo didampingi pak Sekdakab Drs. H.Lekok.MM,” Jelas Desyadi saat dikonfirmasi, Rabu 02-Februari-2022.
Dalam Entry Meeting dengan seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung lanjut Desyadi, tidak ada penekanan. BPK Perwakilan Provinsi Lampung hanya melihat realisasi anggaran laporan keuangan masing-masing Kabupaten. Untuk anggarannya itu keseluruhan tidak hanya Covid-19 saja, semua yang dilakukan di tahun 2021 akan dipotret.
“Kita akan ajukan laporan keuangannya. Apa saja realisasi yang kita lakukan di tahun 2021 akan menjadi pertanggung jawaban kita audit di tahun 2022,” jelasnya.
Dirinya meminta kepada seluruh Kepala Satker karena nantinya yang akan di Audit adalah anggaran seluruh Satker, ketika nantinya ada permintaan data dari BPK untuk lebih aktif dan sigap. Sehingga saat pengauditan apa saja yang dibutuhkan segera terpenuhi, mengingat waktu yang diberikan 20 hari jadi harus benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga semua lancar. “Saya juga minta kepada semua Kasatker agar Kasubag Keuangan ataupun Bendahara untuk Standby dan tidak melaksanakan Dinas Luar,” pungkasnya. (adv)
