Bawaslu Lampura Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Titik Tekan Pada Maney Politik

Daerah, Lampung124 Dilihat

(Inspiratif.co.id)LAMPUNG UTARA – Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara lakukan pemahaman Pengawasan partisipatif Pemilu tahun 2024 bersama Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Media, di aula hotel cahaya, 26 November 2022.

Hadir sebagai pemateri saat itu Imam Bukhori, S.H. Anggota sekaligus Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Provinsi Lampung, di dampingi Ketua Bawaslu Lampung Utara Hendri beserta jajarannya.

Disampaikan Imam Bukhori, S.H. bahwa Pengawasan Partisipatif mewujudkan Pemilu Demokratis perlu dilakukan sejak dini tentunya bersama semua pihak. Karena dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 jajaran Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, dan sudah tentu akan melibatkan semua pihak seperti, Ormas, OKP dan Pers dimasing-masing kabupaten.

“Dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Bawaslu bersama Ormas, OKP dan Media akan bersama melakukan pengawasan partisipatif. Seperti pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi, maka itu kita harus bersama sama dengan untuk selalu sinergi, berkoordinasi dengan temen temen media dan juga ormas serta OKP.” Jelas Imam, dalam sosialisasi nya, Sabtu 26 November 2022.

Seyogyanya, kata Imam jangan menjadikan pers sebagai momok menakutkan melainkan sebagai teman yang akan membantu menyebarluaskan melalui perannya.

Divisi SDMO Bawaslu Lampung itu juga menjelaskan, sebagai pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang memiliki tugas yang harus dilakukan yakni, tidak ada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Kemudian, urgensi dalam melakukan pengawasan partisipatif tidak lain untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. Oleh karena itu, peran pengawas partisipatif dalam pengawasan pemilu ditekankan untuk memberi informasi atau mengawasi dan memantau, mencegah pelanggaran, dan melaporkan.

“Untuk terciptanya Pemilu yang luber dan jurdil, diharapkan peran seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi melakukan pengawasan,” tandasnya.

Terkait praktik politik uang atau money politik, Imam menegaskan bahwa perilaku ini menjadi perhatian serius kedepannya bahkan dalam peraturan dan perundang-undangan sangat jelas praktik politik uang sangat dilarang bahkan ada ancaman pidananya.

“Nah ini yang menjadi titik tekan dalam setiap melaksanakan sosialisasi ini, Bawaslu membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada semua pihak untuk melakukan koordinasi terkait pelanggaran pemilu,” tegas Imam Bukhori.

Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Bawaslu Lampura, Hendri Hasyim, Komisioner Bawaslu, Abdul Kholiq, Agus Romdani, Putri Intan Sari, Koordinator Kesekretariatan, Dwi Hendro Nugroho, Perwakilan Organisasi Masyarakat, OKP dan Perwakilan Organisasi Pers. (*)

 207 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *