Sekwan Benarkan Kegiatan Di Sekretariat DPRD Lampura Diperiksa BPK

oleh

(Inspiratif.co.id)LAMPUNG UTARA, – Proses Pemeriksaan yang diketahui tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara, dibenarkan oleh Sekretaris DPRD setempat.

Bukan hanya untuk media namun, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, diantaranya yang dikelola di Bagian Umum, Perjalanan dinas, Bimtek dan Pengadaan barang dan jasa.

“Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh oleh BPK, bukan hanya anggaran media saja. Tim BPK melakukan pemeriksaan sejak tanggal 14 Desember 2022” kata Sekretaris DPRD Lampung Utara, Eka Dharma Thohir, dikonfirmasi diruang kerjanya. Kamis 22 Desember 2022.

Bahkan lanjut dia, tim pemeriksa hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan kepada seluruh bagian di sekretariat DPRD Lampung Utara.

“Mereka saat ini sedang berada di BPKAD bersama PPTK dan PPK Sekretariat DPRD Lampura,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua LBH Menang Jagad Karzuli Ali, S.H. melihat, bahwa dalam perjalanan pembayaran advertorial di Sekretariat DPRD tahun 2022, terkesan ada ketidakadilan dan keberpihakan yang dikelola oleh oknum Sekretariat di lingkup DPRD setempat.

“Melihat persoalan itu, justru kita dapat pertanyakan kenapa bisa muncul surat itu. Bukannya dalam hal advertorial itu sudah melalui tahap tahap yang diketahui kedua pihak baik itu dari media maupun Sekretariat DPRD. Kalau seperti ini terkesan ada ketidakadilan.” Ujar Karjuli, saat ditemui di kantornya, Jumat 16 Desember 2022.

Seyogyanya lanjut Karjuli, apa yang menjadi beban pekerjaan dan dapat dibuktikan pekerjaannya, itu wajib ditindaklanjuti. Agar tercipta kesinambungan sesuai dengan MoU yang telah disepakati di awal tahun berjalan.

Menyikapi itu, Karjuli berharap pihak pihak terkait dapat melihat kembali persoalan yang membelit di Sekretariat DPRD Lampung Utara, untuk pencapaian perbaikan kedepan.

“Agar tidak terjadi kecemburuan dan pengeluaran uang negara yang tidak dapat di pertanggung jawabkan, sebaiknya secara internal Inspektorat Lampung Utara dapat melihat kembali. Kemudian kita juga berharap BPK untuk dapat mengkaji lagi kegiatan itu untuk menghindari terjadinya kebocoran uang negara. Dari pada akhirnya itu masuk ke ranah Hukum maka akan dirugikan semua.” Kata dia.

Sementara terpisah, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Alipir, membenarkan bahwa surat tidak bisa bayar itu keluar dari pihaknya. “Iya benar (surat dimaksud).” Kata Alipir, Kabag Umum Sekretariat DPRD Lampung Utara.

Terkait pembayaran anggaran media di Bagian Umum, Kepada Kepala Bagian (Kabag) Umum, Sekwan berharap agar dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak.

Surat tertulis perihal pemberitahuan tidak dibayarkannya tagihan ADV yang dilayangkan belum lama ini semestinya disampaikan kepada masing-masing perusahaan media atau masing-masing Biro.

“Disampaikan secara tertulis atau disampaikan secara lisan dengan melakukan tatap muka kepada masing-masing media,” tukasnya.

Dirinya tidak menampik, bahwa anggaran yang diperuntukkan bagi media memang sudah habis. Namun kedepan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo Lampung Utara.

“Kedepan kita akan mempelajari dan berkoordinasi dengan dinas Kominfo terkait kerjasama dengan media,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *