Polemik Kades Subik, Pemkab Lampura Tunggu Putusan Kemendagri

oleh

(Inspiratif.co.id)LAMPUNG UTARA, – Polemik Kursi Kepala Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, nampaknya masih belum menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara baru baru ini telah menyampaikan klarifikasi terkait polemik pengangkatan Yahya Pranoto sebagai Kades Subik kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melalui sambungan ponselnya, Asisten I Pemkab Lampung Utara, Mankodri, yang turut ke Kemendagri mengatakan, Pemkab Lampung Utara telah memberikan tanggapan baik lisan maupun tertulis yang disampaikan langsung kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

“Yang pertama di dalam surat meraka meminta tanggapan, Kita sudah memberikan tanggapan secara lisan dan tertulis,” kata Asisten I Pemkab Lampura, Mankodri. Jumat 17 Februari 2023.

Untuk saat ini kata Mankodri, Pemkab Lampung Utara menunggu jawaban terkait tanggapan yang telah disampaikan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

“Kita tunggu jawaban mereka Senin atau Selasa mendatang,” ucapnya.

Terkait kesimpulan pengangkatan Yahya Pranoto yang disebut tidak sesuai dengan aturan oleh Kemendagri dan Ombudsman, lagi-lagi dirinya mengklaim bahwa keputusan pengangkatan Yahya Pranoto sebagai Kades Subik sudah melalui proses dan aturan yang berlaku.

“Karena apa yang sudah kita lakukan menurut kita itu sudah benar, tinggal kita menunggu hasil tanggapan dari Kemendagri seperti apa,” ucapnya.

Kendati demikian, ketika pihaknya mendapat surat tanggapan atau keputusan resmi dari Pemerintah Pusat usai pemberian klarifikasi tersebut, pihak Kemendagri memerintahkan untuk menganulir Yahya Pranoto sebagai Kades Subik, Mankodri menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berandai-andai karena pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemendagri.

“Kita tunggu dululah keputusan dari Kementerian Dalam Negeri,” tukasnya.

Sebelumnya, Anggota kuasa hukum Poniran HS, Suwardi, S.H., M.H. mengaku bahwa pihaknya telah menerima salinan surat tersebut pada Selasa, 14-Februari-2023 di kantor Hukum Zainuddin Hasan and Partner di Bandar Lampung.

“Hari Selasa kemarin dikirim ke kantor di Bandar Lampung,” kata Suwardi. Kamis malam, 16-Februari-2023.

Dikatakan, Suwardi selaku kuasa hukum Poniran HS pihaknya masih menunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemkab Lampung Utara. Menurutnya, dengan menerima dua surat tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara seharusnya mengambil langkah dan seharusnya mematuhi perintah Mendagri dan Ombudsman.

“Bukan sibuk membantah,” tegas Suwardi.

Kesimpulan yang disampaikan oleh Ombudsman itu untuk merespons lapora‎n yang mereka sampaikan sebelumnya. Surat Ombudsman itu berisikan pemberitahuan perkembangan penanganan laporan sebelum mereka menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan/LAHP.

“Ombudsman berkesimpulan bahwa penggunaan Pasal 48 ayat (6) Perbup Lampung Utara Nomor 44/2021 itu tidak tepat karena klien itu sudah berstatus sebagai kepala desa, dan tak lagi berstatus sebagai calon kepala desa,” paparnya.

Selain menerima surat tanggapan dari Ombudsman, mereka juga telah menerima surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Surat dar Dirjen itulah yang dijadikan dasar mereka untuk meminta Bupati Budi Utomo memberhentikan Yahya Pranoto dan mengangkat kembali klien mereka sebagai Kepala Desa Subik. ‎Langkah itu wajib dilakukan sebelum dalam lima hari ke depan terhitung sejak surat itu dibuat. Surat itu mereka buat pada tanggal 16 Februari, dan diterima langsung oleh Bupati Budi Utomo.

“‎Kalau tidak diindahkan, kami akan melakukan upaya hukum lainnya termasuk menyurati pak Presiden Jokowi,” tegas dia.

Pada 9 Februari lalu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat yang di antaranya berisikan permintaan pada pemkab Lampung Utara untuk memberhentikan Yahya Pranoto sebagai Kepala Desa Subik. Kemendagri menilai pengangkatan Yahya sebagai pengganti Poniran HS menjadi Kepala Desa Subik tidak sah.

Yahya adalah rival Poniran dalam Pilkades Subik. Poniran sebelumnya diberhentikan karena tersangkut dugaan ijazah palsu.‎ Kesimpulan seputar persoalan ini dituangkan dalam surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemen‎terian Dalam Negeri dengan nomor : 100.3.5.5/0479/BPD.

Surat yang dibuat pada 9 Februari 2023 itu ditujukan pada Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Utara. Langkah ini merupakan respons dari pihak Kementerian Dalam Negeri terhadap sura‎t yang diajukan oleh Poniran HS pada 22 Januari 2023. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *