JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk mengambil kendali dan mengatur nilai harga satuan biaya operasional pada perguruan tinggi negeri (PTN), hal ini dimaksudkan sebagai langkah mengatasi melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan jika penentuan UKT dibiarkan tanpa batas, maka akan menyulitkan masyarakat buat mengakses pendidikan tinggi dan dikhawatirkan bakal berdampak negatif terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau,” ucap Ledia dalam keterangan pers seperti dikutip pada Minggu (19/5/2024).
Dilansir dari laman Kompas.com, Ledia mengatakan, negara harus siap dan mau mengawasi implementasi regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Negara, menurut Ledia, harus hadir dalam memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasar. (*)
