JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hidayat Nur Wahid, menyampaikan kritik terhadap komitmen Pemerintah dalam menghadirkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Hidayat disela-sela menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang membahas mengenai Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa 03 September 2024, kemarin.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hidayat menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Menurut Hidayat, tingkat kematian bayi di Indonesia berada di posisi yang sangat memprihatinkan.
“Angka kematian bayi di Indonesia sangat tinggi. Di Asia Tenggara, kita hanya berada di atas Laos dan Kamboja. Artinya, kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste, Thailand, dan Filipina,” ungkap pria yang akrab disapa HNW ini, seperti dilansir dari laman fraksi.pks.id, Rabu 04 September 2024.
Selain itu, HNW menambahkan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia juga sangat mengkhawatirkan, menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di Asia Tenggara.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) itu juga menyoroti masalah stunting yang masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Namun, hingga saat ini angka stunting masih di atas 21 persen,” katanya.
Menurut Hidayat, hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045.
Hidayat menegaskan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
“Generasi emas tidak mungkin terbentuk tanpa anak-anak yang sehat dan ibu yang selamat saat melahirkan,” ujar Aleg FPKS dari Dapil DKI Jakarta II tersebut.
Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan bahwa Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sudah disahkan sebagai dasar hukum untuk memastikan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia.
Namun, Hidayat merasa prihatin karena belum ada program khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menargetkan isu ini.
“Sangat disayangkan, tahun ini anggaran untuk kementerian ini justru menurun, dari Rp311 miliar di tahun 2024 menjadi Rp310 miliar di tahun 2025. Ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu penting ini,” imbuhnya.
Menurut Hidayat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harusnya memiliki peran teknis dan anggaran yang memadai, seperti kementerian lainnya yang memiliki fungsi langsung dan signifikan.
“Kementerian ini hanya bersifat koordinatif, padahal mestinya bersifat teknis dengan anggaran yang ditingkatkan untuk mengatasi masalah yang luar biasa besar ini,” tegas Hidayat.
Hidayat juga menyerukan agar pemerintahan mendatang, terutama di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan lebih menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat kebijakan dan program untuk kesehatan ibu dan anak.
“Pemerintah harus benar-benar serius dalam membangun generasi masa depan Indonesia,” tutupnya. (red)
