Adwil dan Otda Ingin Agar Pelaksanaan Pembangunan Fisik Sebelum APBT

Laporan : Wardi Saputra – Inspiratif.co.id

 

LAMPUNG – Kepala Bagian Administrasi Wilayah dan Otonomi Daerah (Adwil dan Otda) Setdakab Tulangbawang Barat, Miral Hayadi meminta Kepada Suluruh Tiyuh yang ada di Kabupaten setempat agar tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Fisik sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) disahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Miral Hayadi saat ditemui diruang Kerjanya belum lama ini, dirinya mengaku akan mengambil sikap tegas terhadap para oknum Aparatur tiyuh yang tidak mau patuh terhadap Aturan, pernyataan itu diutarakannya lantaran adanya laporan bahwa terdapat sejumlah tiyuh yang sudah melaksanakan kegiatan fisik dana desa tahun 2018 ini namun APBT masih dalam proses.

“Masih sangat perlu penegasan-penegasan dan pembinaan yang harus kita tertibkan, dan saya tegas sekarang kalau memang ada yang sudah melakukan pembangunan sampai kapanpun tidak akan kami cairkan Dana Desanya dan logikanya bagai mana kita mau cairkan kalau itu (syarat-syarat) saja belum selesai kan gitu,”tegas Miral Hayadi, saat dijumpai dikantornya, belum lama ini.

Sikap tegas yang diambil oleh Bagian Adwil dan Otda Setdakab Tulangbawang Barat ini lantaran kebiasaan aparatur tiyuh melanggar aturan dalam pelaksanaan Dana Desa yang mana Permendagri nomor 113 tahun 2014 harus benar-benar menjadi pedoman,”Tapi Saya sudah sampaikan sama Kasubag saya jangan sampai dimasukan (APBT Tiyuh yang sudah dikerjakan) nanti sehingga kecolongan dan nanti bisa lolos, kan bisa jadi problem ujungnya,”cetus Miral.

Ia menambahkan bahwa, atas tindakan beberapa oknum Aparatur tiyuh tersebut dan juga masih belum lengkapnya administrasi sehingga pencairan Dana Desa tahap pertama di Kabupaten Tubaba belum dapat dilakukan.”Dalam pencairannya kita melihat dari realisasinya dan kita harus tau, ketika tanda detilnya sudah jelas pembuktianya maka itu bisa menghambat dalam pencairan kan gitu. Kalau uangnya sudah sekitar sebulan di kas daerah, tapi biarkan saja supaya jangan jadi masalah,”ketusnya.

Miral Hayadi menjelaskan, sejumlah syarat yang harus dilengkapi yaitu, Surat pengantar atau permohonan, APBT tahun 2018 yang telah di sahkan (print Out Siskudes), kwitansi tanda terima,foto copy rekening Tiyuh, SK tim pelaksana kegiatan di Tiyuh, surat pertanggungjawaban mutlak, rekomendasi Camat, buku kas umum (BKU) 2017, laporan realisasi anggaran 2017 dan berita acara formulir validasi Padat Karya Tunai 30%.

“Nah sekarang bagaimana cara mereka bicara Padat Karya Tunai (PKT) itu kan minimal 30% upahnya, artinya kan bagaimana masyarakatnya yang dibayar di upah. PKT itu adalah masyarakat yang bekerja di sana yang di bayar di upah kalau pembukaan badan jalan itu kan pakai alat, jadi bagaimana dengan PKT. Karena kita nggak akan mampu untuk mengitung ini, Saya minta sama mereka, supaya mereka kan itung-itungan karena kan mereka punya tenaga ahli bagi itung-itungan itu, dan itu kan wajib,”tukas Miral. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *