Ini Upaya Pemprov Lampung Turunkan Gizi Buruk Kronis

Editor : Theresia Octa Melon

LAMPUNG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong para Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota menurunkan stunting (masalah kurang gizi kronis).

Hal itu diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat membuka acara Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin 02 April2018, semalam.

“Saya minta kepada OPD dan stake holder terkait agar dapat bersinergis dan berperan aktif dalam upaya perbaikan gizi di provinsi Lampung. Khususnya tiga kabupaten dengan kasus stunting tinggi (Lampung Tengah, Lampung Selatan & Lampung Timur), untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut,” ujar Hamartoni.

Pj. Sekdaprov mengatakan penanganan masalah gizi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif (70%) dapat dilakukan oleh lintas sektor terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.

Hamartoni juga meyampaikan Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Provinsi Lampung.

“Masyarakat miskin seharusnya memperoleh kemudahan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Saya sangat mendukung inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil,” katanya.

Hamartoni mengatakan status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh kualitas SDM sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dan Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.

Di samping itu juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

“Seluruh jajaran kesehatan agar benar-benar fokus, berperan aktif dalam penanggulangan masyarakat miskin. Upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil,” katanya.

Hamartoni menilai sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas dan unggulan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung. “Kami menyadari betapa pentingnya pembangunan kesehatan yang harus menjaga kesehatan masyarakat selama siklus kehidupan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut. Jika masyarakat kita tidak terjamin kesehatannya, sudah dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Pada bagian lain, Hamartoni menekankan kepada seluruh Kabupaten/Kota agar membuat upaya terobosan yang evidence based, implementatif dan berbasis kewilayahan/masyarakat. “Saya ingin seluruh sektor dan stakeholder yang terkait untuk bekerjasama saling bahu membahu untuk mewujudkan PIS-PK. Upaya promotif dan preventif lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat,” ujarnya.

Pemprov berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diharapkan mendukung program dan pendanaan yang memadai.

“Yang harus diingat dan menjadi perhatian bersama bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah,” katanya.

Hamartoni menyebutkan akan ada evaluasi tentang sejauh mana progress pembangunan di Kabupaten/Kota melalui OPD yang bersangkutan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *