Kabag Hukum Tuba Barat Lampung Duga Pembangunan Menara Tanpa Izin

Laporan : Wardi Saputra – Inspiratif.co.id

 

LAMPUNG – Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Tulangbawang Barat, Sopian Nur, mengecam keras adanya Investor atau pihak rekanan yang melakukan Pembangunan Bangunan Menara namun belum melengkapi izin di Pemerintah Daerah setempat serta meminta kepada Dinas terkait untuk bertindak tegas siapapun yang ada dibalik Permasalahan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sopian Nur, saat dijumpai di Ruang kerjanya, Selasa, 03 April 2018,
Dirinya mengatakan, setiap Investor yang akan mendirikan bangunan diharuskan melengkapi terlebih dahulu syarat perizinannya,”Semua itu sudah diatur dalam Perda dan Perbup Tulangbawang Barat, jadi harus dipatuhi, siapapun itu tolong dipatuhi Aturannya karena peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar,”kata Sopian Nur.

Melalui siapapun pengurusan Perizinannya, Sopian Nur menambahkan harus tetap ikut aturan yang sudah ditetapkan,”Apa lagi itukan sudah jelas, sudah di ada Perda dan Perbupnya, jadi terkait permasalahan Menara Tower BTS itu, Kalau benar belum selesai Perizinannya sebagai mana dimaksud dalam peraturannya, maka harus dilakukan pembongkaran dengan mengaitkan Sat Pol-PP sebagai Penegak Perda Kabupaten Tulangbawang Barat, Karena kalau ini dibiarkan itu sama saja akan merusak Wibawa Kabupaten kita, apa lagi dalam permasalahan itu sangat jelas Sanksinya, baik sanksi Administrasi ataupun Sanksi Pidadanya ada, jadi saya harap kepada Dinas terkait harus tegas, mau lewat manapun baik Oknum ASN yang ada di Lingkup Pemkab setempat ataupun Oknum Swasta,”Tegasnya.

Terpisah, Solihin, Kepala bidang ketentraman dan Ketertiban Umum atau yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP), saat ditemui diruang kerjanya, mengatakan dirinya siap untuk menegakan Peraturan Daerah kalau benar melanggar aturan,”Kalau disuruh Stop atau dibongkar ulang pembangunannya kami siap-siap saja, tapi tetap harus ada SPT dari Pemkab kepada satuan kami, itupun harus melibatkan Dinas-dinas terkait seperti DLH, KOMINFO, PUPR dan Perizinan juga karena Dinas-dinas itukan yang pegang Perdanya, kalaupun kami turun sekarang tidak akan bisa mengambil tindakan,”tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *