Tanggapi Tudingan KPK, Rudi : Tak Terkait dengan Kewenangan Saya Sebagai Bupati

* Sumber : Detikcom

Jakarta — Disebut jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap dari Amran HI Mustary, sebagai Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan membantah tuntutan tersebut terkait jabatannya.

Rudi dinilai Jaksa KPK menerima uang terkait jabatannya sebagai bupati, lantaran mengusulkan Amran HI Mustary sebagai Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Menurut Rudi, usulan dirinya untuk mengajukan Amran sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Malut, hal itu diluar tugasnya sebagai bupati. “Secara eksplisit apa yang saya lakukan sebagai Ketua DPD PDIP. Kalaupun saya terima uang dari Amran, maka nggak terkait kewenangan saya sebagai bupati. Maka pemberian hadiah atau janji haruslah dinyatakan tidak terbukti,” kata Rudi membacakan pleidoinya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu 05 September 2018.

Dilansir dari Detikcom, Rudi mengatakan, dirinya mengajukan nama Amran sebagai Kepala BPJN IX merupakan usulan melalui partai, bukan dalam kapasitasnya sebagai bupati.

“Komunikasi saya dengan partai PDIP terjadi setiap rapat, dalam acara partai, dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPD Maluku Utara bukan sebagai bupati. Jelas terlihat pengajuan nama Amran melalui partai nggak ada sedikitpun gunakan jabatan saya sebagai bupati,” tambah Rudi.

Dalam tuntutan tersebut juga, Rudi dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Dimana Rudi diyakini jaksa KPK menerima suap Rp 6,3 miliar dari Amran. (*)

Foto : Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *