*Laporan Wartawan Inspiratif.co.id, Wardi Saputra-Tuba Barat.

LAMPUNG – Terkait Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan tingkat SD Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Barat yang bersumber dari DAK Tahun 2018 yang lalu, makin mengarah pada Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan tersebut.

Berita Sebelumnya:

Bantuan buku Perpus Disdik Tubaba jadi Pertanyaan Ini Alasannya

Diketahui bahwa, pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tubaba, pada kegiatan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tubaba tahun anggaran 2018 tertanggal 01 Juni, kegiatan tersebut dilelang dengan Nilai Pagu Paket Rp. 2 Miliar dengan nilai HPS Paket Rp 1.995.668.000 yang diikuti oleh 17 peserta.

Dari ke 17 perusahaan peserta lelang tersebut, hanya 3 (tiga) peserta saja yang mengajukan penawaran yakni CV Buana Lestari Mandiri dengan penawaran Rp 1.884.690.600 yang nilai terkoreksi Rp 1.933.016.000, kemudian CV Bukit Mas Mulia atau BMM dengan penawaran Rp 1.975.072.000 yang nilai terkoreksinya tetap, perusahaan memberikan penawaran yang terakhir CV Kukila dengan penawaran dan terkoreksi senilai Rp 1.985.568.000.

Namun kejanggalan mulai muncul dari lelang ini karena, perusahaan yang memenangkan tender yaitu CV Bukit Mas Mulia (BMM) yang beralamatkan di Bogor Asri Blok C6. No 18 Kelurahan Hanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat yang nilai penawaran serta terkoreksinya lebih tinggi dari nilai yang diajukan oleh CV Buana Lestari Mandiri yang beralamatkan di Bandar Lampung dengan selisih harga mencapai Rp 42 juta rupiah.

Potensi kerugian negara pada penunjukan terhadap CV Bukit Mas Mulia ini sangat jelas bahkan terindikasi adanya unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena Keberadaan CV Buana Lestari Mandiri tentunya tidak bisa diragukan lagi dalam kegiatan serupa karena berdasarkan hasil penelusuran jika CV Buana Lestari Mandiri telah dipakai oleh sejumlah Kabupaten di Lampung dalam kegiatan pengadaan dibidang pendidikan.

Terkait ditolaknya penawaran dari CV Buana Lestari Mandiri atas alasan dalam kolom keterangan LPSE yakni tidak melampirkan spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, brosur/katalog, surat dukungan dari penerbit/distributor. Kejanggalan juga terlihat pada 14 perusahaan lain yang tidak mengajukan penawaran alias perusahaan tempel saja.

Fakta lain adanya dugaan rekayasa pada tender pengadaan buku tersebut terlihat pada tahap tender yang terdapat 14 tahapan mulai dari tahap pertama pengumuman pasca kualifikasi tanggal 01 Juni 2018 jam 10.00 WIB, dipertengahan tahapan yaitu tahap ke 6 Evaluasi Penawaran yang sedianya dimulai pada 8 Juni jam 12.05 WIB sampai 21 Juni jam 12.00 WIB, seketika berubah pada tanggal edit jadwal original 8 Juni jam 12.46 WIB yaitu mulai 8 Juni jam 12.05 sampai 18 Juni jam 12.00 WIB.

Berita terkait:

Dugaan Kejanggalan Bantuan Buku Perpus Dinas Pendidikan Tubaba Makin Terlihat

Keterangan perubahan tersebut karena alasan tekhnis sehingga dari tahap ke 6 sampai ke 14 berubah. Padahal, perubahan tersebut diduga berbarengan dengan penetapan CV Bukit Mas Mulia sebagai pemenang tender dengan upaya menolak perusahaan yang memberikan penawaran lebih rendah.

Sementara, dugaan KKN juga terkuak lagi pada pendistribusian. Yang mana, pada surat tanda terima barang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD penerima, namun pada kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Direktur Penyedia Barang dan Jasa CV Bukit Mas Mulia dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tubaba tidak ditandatangani.

Meski demikian, PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Barat, Doni Novalian mengaku, Akan berkoordinasi dengan pimpinannya terlebih dahulu terkait adanya temuan dilapangan.

“Kalau itu saya akan koordinasi dengan pimpinan saya terlebih dahulu,”Ungkap Doni saat dimintai keterangan di

Komplek Perkantoran Satker Pulung Kencana, Rabu 13 Februari 2019.

Saat disinggung mengenai tanda tangan serah terima, dikatakannya buku tersebut langsung dari perusahaan diserahkan ke sekolahan dan dari pihak sekolah akan memberikan kembali serah terima buku tersebut.

“Ya kita akan melihat juga data tersebut,”Elaknya

Anehnya, untuk penetapan sekolah yang akan menerima buku tersebut, Doni mengkalim bahwa bukan Dinas terkait yang menerapkan daftar sekolah penerima bantuan, namun langsung dari program pusat sendiri yang menetapkannya.

“Untuk proses sih setau kita, itu sudah di tentukan untuk Nama-nama yang dapat, artinya kita telah menentukan lokasi itu. Kalau untuk penetapan sekolah itu Pusat yang menentukan, dan dinas tidak menentukan bantuan tersebut program dari dinas pusat dan diambil dari data pokok pendidik (Dapodik),”kelitnya.

Dijelaskannya juga bahwa Dapodik ini bentuk perwakilan dari profil dari kondisi sekolahan itu sendiri. Sementara untuk kriteria sekolahan yang bisa mendapatkan bantuan itu Dinas juga tidak bisa menentukan sebab itu kembali ditentukan oleh Dapodik.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa pihak dinas telah melakukan pemeriksaan di semua sekolah yang menerima bantuan namun terkait nominal jumlah bantuan yang di terima per-sekolah dirinya tidak bisa menjelaskan.

“Untuk judul bukunya kurang lebih 800 judul, tetapi kalo untuk jumlah pasti Angka-angkanya saya kurang tahu, itu ada di data”beber dia.

Ditanyakan untuk jumlah pasti per-sekolahan mendapatkan berapa buku Doni, tidak bisa menjabarkan jumlah yang telah di tentukan.

“Dalam satu sekolah itu dapat kurang lebih ada, saya lupa yang pasti itu ada 800 buku gitu, bisa satu judul dua buku dan kalo untuk jumlah globalnya saya kurang tau juga pak, tetapi kalo untuk dana semuanya sama,”ucapnya.

Doni menegaskan, apabila terjadi tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam pembagian bantuan buku tersebut, pihak Dinas akan memberikan surat teguran.

“Artinya kalo memang ada penyimpangan dan kita berhak memberikan teguran di situ pastinya juga ada payung hukumnya nantinya,”tegas dia.

Beberapa waktu lalu Doni novalian beserta Tim telah melakukan pemeriksaan di setiap sekolah yang telah menerima bantuan buku perpustakaan dirinya memastikan untuk pembagian buku di 40 sekolah tersebut sama jumlah nya dan dianggap tidak ada masalah.

“Pada saat itu kami telah melakukan pemeriksaan di sekolahan yang menerima bantuan buku, untuk pembagiannya semua sekolah sama rata dan saya anggap itu tidak ada masalah,”Tutup Doni. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*