* Advertorial

MESUJI — Seluruh pimpinan serta anggota Komisi I, II,dan III DPRD Kabupaten Mesuji melakukan kunjungan kerja Ke DPRD provinsi DKI Jakarta, Selasa 26 Februari 2019 kemarin. Hal itu terkait peran DPRD didalam penyusunan anggaran dengan sistem e- planing dan e- budgeting. Selain itu, para wakil rakyat Mesuji itu juga membahas beberapa hal lain seperti masalah Agraria, Perizinan, dan Pengelolaan Aset Daerah.

Tujuannya, kedepan agar dapat diterapkan di Kabupaten Mesuji dalam penyusunan anggaran, supaya bisa lebih baik. Sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu, masalah penyelesaian konflik agraria, perizinan dan pengelolaan aset daerah juga penting untuk menjadi perhatian bersama antara pihak pemerintah daerah dan DPRD.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten mesuji Supriyanto SE mengatakan pihaknya saat ini sedang berkunjung ke komisi II DPRD DKI Jakarta guna menyerap tentang pengintegrasian e-planning dan e-budgeting. Langkah pengintegrasian ini berangkat dari kebutuhan Kabupaten Mesuji dalam proses perencanaan dan penganggaran yang nantinya bisa diterapkan di setiap SKPD.

Supriyanto menjelaskan, untuk proses perencanaan dan penganggaran di Mesuji saat ini belum dimulai dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (Simrenda) dan Sistem Keuangan (Siskeu).Akan tetapi, sistem aplikasi ini kedepan perlu dilakukan agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Dengan adanya integrasi ini maka tidak ada lagi double entry, kita bisa menggunakan single login dan single entry, data yang sudah ada di Simrenda, seperti kode instansi, kode program, kode kegiatan, kegiatan, anggaran, lokasi, output, outcome, tidak perlu diinput ulang ke Siskeu, tentunya ini memudahkan operator dalam menginput data,” jelasnya.

Meski integrasi e-planning dan e-budgeting ini telah berjalan, dibeberpa daerah dan provinsi seperti halnya di Dki Jakarta namun,menurut pengakuan dari Komisi II Dprd Dki jakarta proses integrasi masih akan terus dikembangkan. Harapannya kabupaten Mesuji bisa menerapkan e-planing dan e-butgeting.

Dalam kunjungannya ke Komisi II DPRD DKI Jakarta Supriyanto bersama anggota komisi II lainnya mengaku mendapat ilmu serta pengalaaman berharga, tentang bagaimana Pemerintah Daerah sudah selayaknya meninggalkan hal-hal konvensional apalagi terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran.

“Sistem e-planing dan e-budgeting memberi kemudahan sebab kalau masih diketik secara manual bisa membutuhkan waktu sebulan dua bulan dengan integrasi ini ada kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh para pelaksana perencana fisik maupun keuangan,” imbuhnya.

Penerapan e-pleaning dan e-budgeting tujuannya yaitu tercapainya proses perencanaan dan penganggaran yang tak hanya efektif, efisien, tetapi juga akuntabel. “Saya sangat berharap Mesuji bisa mulai menerapkan ini sebab integrasi penganggaran dan perencanaan ini bisa berjalan lebih baik sebab KPK sudah mulai melihat Pemerintah Daerah dari proses perencanaannya dengan begitu kita punya kewajiban membuat perencanaan yang transparan dan akuntabel,”tutupnya.

Sementara Terpisah, Ketua Komisi I Suyadi pada kesempatan Kunker ke Komisi 1 DPRD DKI Jakarta bersama 11 anggota lainnya tersebut, menyampaikan bahwa kedua komisi yang sama-sama membidangi hukum dan pemerintahan itu saling berbagi pendapat dan kiat-kiat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dibidangnya.

“Banyak hal yang kami bicarakan dalam pertemuan itu. Kami banyak juga bertanya soal pelaksanaan Tupoksi Komisi I, dan juga mengenai Perda inisiatif yang nantinya diusulkan DPRD Kabupaten Mesuji yang sangat melekat dengan bidang hukum dan pemerintahan,”jelas Suyadi.

Sedangkan menurut Parsuki anggota Komisi I dalam kunjungannya ke DPRD DKI Jakarta setidaknya ada beberapa hal penting juga dibahas bersama tentang mekanisme perijinan dan pengelolaan aset daerah.Menurut Parsuki pihaknya juga saling bertukar pengetahuan terkait perijinan dan aset daerah. Karena menurutnya hal itu sangat penting dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Supaya kedepan memahami mekanisme dan tupoksinya masing-masing.

“Tadi juga kami berbagi formula, bagaimana membangun kemitraan yang baik antara Komisi I dan mitra kerjanya. Agar nantinya, ketika sekembalinya dari Kunker ini, kami bisa praktekkan dikabupaten mesuji,”tutupnya.

Sementara Komisi III dalam kunjungannya ke DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas terkait tata cara serta mekanisme pelaksanaan Swakelola. Seperti disampaikan Ketua Komisi III Idrus Topik, bahwa pihaknya berkonsultasi serta sharing terkait mekanisme pelaksanaan swakelola.

“Kita sharing terkait mekanisme pelaksanaan Swakelola, tujuannya agar tidak salah dalam pengambilan kebijakan. Terutama kita sesuai tupoksi terkait aturannya dan pengawasan pada saat eksekusinya dilapangan,”Jelasnya. (adv/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*