* Advertorial

Tubaba–Kabupaten Tulangbawang Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 yang merupakan Opini WTP ke-8 kalinya untuk Kabupaten setempat secara berturut-turut sejak tahun 2011 yang lalu. Kamis 29 Agustus 2019.

Opini WTP ke-8 yang diberikan BPK ini tentu menjadi kado istimewa 2 (dua) tahun kerja Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat Hi. Umar Ahmad, SP dan Wakil Bupati Fauzi Hasan, SE, MM di periode kedua memimpin. Perairah ini juga membuktikan keseriusan dan komitmen pemerintah setempat untuk melaksanakan program pembangunan APBD pro-rakyat yang didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun Anggaran 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung Sunarto, SE dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan, SE, MM yang disaksikan oleh Wakil Ketua I DPRD Tubaba Yantoni, Sekdakab Tubaba Herwan Sahri, SH, M.AP, Kepala BPKAD Mirza Irawan DA, S.Sos beserta jajarannya, dan Inspektur Tubaba Drs. Bustam Effendi, MM. di Kantor BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung, pada Selasa 28 Juli 2019 yang lalu.

Mendampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Herwan Sahri, SH, M.AP, mengatakan, Pencapaian WTP ke-8 tersebut tidak lepas dari komitmen dan motivasi dari Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten setempat untuk mempertahankan WTP yang telah dicapai di Tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi dan sinergi antar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan dengan baik, dan itu menjadi kunci utama,”Ungkapnya kepada Awak Media melalui Via selulernya belum lama ini.

Herwan Sahri juga menjelaskan, Setiap OPD bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam konteks perencanaan, ada fungsi Bappeda dalam merencanakan program kegiatan, kemudian setiap Dinas bergerak berdasarkan program kegiatan yang langsung bekerja dan bertindak secara teknis.

“Hasil dari semua itu, secara Administratif pertanggung jawaban pengelolaan APBD setiap tahun, Alhamdulillah bisa menghasilkan performa yang sesuai aturan dan Standar Akuntansi yang seharusnya,”Urainya.

Lebih lanjut, Herwan Sahri juga menyampaikan bahwa pencapaian WTP itu tidak lepas dari dukungan seluruh elemen Masyarakat.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Masyarakat Tubaba yang telah menjadi bagian yang penting dalam pembangunan, sehingga WTP dapat diraih kembali,”Sambungnya.

Sedangkan sebagai langkah untuk mempertahankan WTP di Tahun-tahun berikutnya, Herwan Sahri menekankan soal kualitas yang akan terus ditingkatkan. Hal ini dilihat dari apa yang menjadi kekurangan setiap tahunnya. Dan itu harus menjadi bagian untuk menjadi energi keras pihaknya untuk lebih berkualitas lagi.

“Kalau ada catatan kelemahan, itu yang menjadi pijakan kita dalam rangka memperbaiki. Termasuk juga bagaimana sumber daya manusia (SDM) kita yang mengelola keuangan di tingkat Dinas, perlu memperhatikan keahliannya yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi. Selain itu juga bagaimana kita melakukan penguatan Standar-standar pengawasan baik di Internal Dinas maupun secara menyeluruh, serta selalu meningkatkan koordinasi secara Horizontal dan Vertikal,”Paparnya.

Opini WTP adalah Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan
Opini seperti ini, artinya Auditor meyakini berdasarkan Bukti-bukti Audit yang dikumpulkan pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip Akuntansi yang berlaku Umum dengan baik dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *