Sosialisasi Bebas Pungli di Disdik Tubaba Jangan Hanya Lifestyle Pejabat birokrasi Saja

Sosialisasi Bebas Pungli di Disdik Tubaba Jangan Hanya Lifestyle Pejabat birokrasi Saja

* Laporan: Wardi Saputra – Inspiratif.co.id

Tubaba — Mengenai persoalan dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Gunung Agung Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang ditafsir hingga ratusan juta tersebut, Praktisi Hukum Provinsi Lampung meminta pihak terkait segera mengambil tindakan. Rabu, 09-September-2020.

Menurut Sodri Helmi, S.H.,M.H. selaku Praktisi Hukum Provinsi Lampung, Dari persoalan tersebut, seharusnya pihak terkait sudah bisa menentukan langkah yang harus diambil.

“Mau nunggu apa lagi? kenapa tidak segera dilakukan tindakan, karena upaya pencegahan yang dilakukan yakni sosialisasi tidak ada pungli di Dinas Pendidikan Tubaba, saya rasa bukan hanya sekadar omong kosong dan lifestyle pejabat birokrasi, sementara persoalan yang terjadi itu sudah sangat jelas,”Ucap Sodri Helmi melalui ponselnya pada Selasa, 08-September-2020 sekira pukul 20.30 WIB.

Terbitnya Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Lanjut Sodri Helmi, adalah bagian dari langkah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang mengatur tentang pungutan di sekolah.

“Dalam peraturan tersebut sangat jelas dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan, saya rasa tidak perlu lagi dijabarkan, kerena seharusnya pihak terkait sudah sangat mengerti dan paham tentang semuanya itu,”Imbuhnya.

Untuk keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Disdik Tubaba yang menyebutkan bahwa dari hasil pemanggilan kepada Kepsek SMPN 01 Gunung Agung, bahwasannya pungutan tersebut merupakan hasil kesepakatan, dengan tegas Sodri Helmi menuturkan kalau
Batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah sudah diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Sesuai dengan kewenangan Komite Sekolahan, bantuan pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan tersebut adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat disekapati para pihak, yang menjadi pertanyaan, apakah yang disampaikan Kepsek SMPN 01 Gunung Agung itu sudah sesuai dengan Peraturan itu? itu yang menjadi pertanyaan,”Tuturnya.

Selain itu, Sodri Helmi menjelaskan, Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar.

“Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat),”Jelasnya. (*)

Daerah Lampung