Gindha: Kejari Menggala Harus Perjelas Status Miral Hayadi

Gindha: Kejari Menggala Harus Perjelas Status Miral Hayadi

* Laporan: Wardi Saputra – Inspiratif.co.id

LAMPUNG — Terkait pengakuan dari Beberapa Kepala Tiyuh terkait setoran Dana Desa (DD) sebesar 20 juta per Tiyuh Untuk Dua kegiatan yang menyeret Miral Hayadi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Tiyuh (Kadis PMD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung meminta agar persoalan tersebut harus ditanggapi secara ekstra oleh Penegak Hukum dalam hal ini kejaksaan Negeri Menggala. Jum’at, 16-Oktober-2020.

Menurut Gindha Ansori Wayka, selaku Ketua KPKAD Provinsi Lampung, Pihak kejaksaan Negeri Menggala harus mampu membongkar modus Operandi yang bersangkutan dalam persoalan tersebut, mengingat DD penggunaannya sudah direncanakan, sehingga kalau ada potongan maka akan mempengaruhi pembangunan yang sudah disusun oleh Kepala Tiyuh bersama masyarakat setempat.

“Pihak kejaksaan sebagai bagian dari penyelidik tindak pidana korupsi serta penuntut umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 harus melakukan penyelidikan dengan cermat, jangan sampai kemampuan personilnya dibawah kapasitas yang memainkan modus Operandi dalam suatu tindak Pidana korupsi,”Jelasnya melalui pesan WhatsAppnya pada Jum’at, 16-Oktober-2020 sore.

Pada dasarnya, lanjut Ghinda Ansori, Penggunaan DD harus sesuai dengan aturan, tidak boleh disimpangkan apalagi dibuat Program-program yang kurang pro rakyat, termasuk membuat program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

“Sebagai pemantau penggunaan APBD maupun APBN, KPKAD Provinsi Lampung menganggap kegiatan ini hanya pemborosan semata dan Outputnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,”Tudingnya.

Sebagai bagian dari masyarakat Lampung, Gindha Ansori berharap agar tentunya tidak pernah toleransi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus apapun, karena dampaknya akan menyengsarakan dan mengurangi hak rakyat dalam pembangunan.

“Oleh karenanya, saya meminta Pihak Kejaksaan Negeri Menggala agar segera menentukan sikap terkait status Miral Hayadi, agar tidak menghambat kinerja Pemerintahan, sebab kalau tidak segera di perjelas status kedudukan baik pribadi dan jabatannya maupun status peristiwa hukumnya, maka akan menjadi pertanyaan besar bagi semua pihak.”Pungkasnya. (*)

Daerah Lampung