Anies Bicara Soal Izin Pengembangan Kawasan Ancol Hingga Museum Sejarah Nabi

Anies Bicara Soal Izin Pengembangan Kawasan Ancol Hingga Museum Sejarah Nabi

JAKARTA — Orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan, berbicara soal polemik pemberian izin pengembangan kawasan Ancol lewat proyek lahan reklamasi. Selain itu, Anies juga buka suara soal Museum Sejarah Nabi yang akan dibangun di atas lahan reklamasi itu.

Izin reklamasi perluasan kawasan Ancol dikeluarkan Anies melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare. Keputusan itu telah ditandatangani Anies pada Februari lalu.

Dirinya beralasan, izin diberikan lantaran ingin menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir. Ia juga mengklaim reklamasi ini tidak sama seperti reklamasi Pulau di Teluk Jakarta yang ia janjikan akan disetop ketika Pilgub DKI 2017 lalu.

Dalam videonya, Anies mengatakan Jakarta memiliki 13 sungai dengan total panjang sekitar 400 km dan 30 waduk yang secara alami mengalami pendangkalan. Karena itu, Anies menyebut sungai dan waduk itu kemudian harus dikeruk terus menerus dan lumpur hasil kerukan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol.

“Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu,” kata Anies dalam siaran di YouTube Pemprov DKI seperti dilihat detikcom, Sabtu 11-Juli-2020.

Anies mengakui, lumpur dari hasil pengerukan itu memang menambah lahan bagi Ancol. Namun, maksud, tujuan, serta pemanfaatannya berbeda dengan proyek reklamasi 17 pulau yang sudah dibatalkannya itu.

“Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Jadi masalahnya bukan sekadar soal reklamasi atau tidak reklamasi. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana, rasa keadilan sosialnya di mana, ketentuan hukumnya bagaimana. Nah, yang 17 pulau itu tidak sejalan dengan kepentingan umum kemudian ada permasalahan hukum, mengganggu rasa keadilan,” sebutnya.

Anies pun mengklaim apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam pengembangan kawasan Ancol itu sebagai bagian dari proyek reklamasi yang cenderung komersil. Menurutnya, proyek reklamasi di 17 pulau itu sebenarnya sudah dihentikan dengan cara mencabut izin.

“Kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu, pantai sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai/pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu 4 yang sudah telanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, jadi alhamdulillah itu sudah tuntas,” ucap Anies. (detik)

Nasional