Khawatir Terus Meluas, Bravo 5 Lampung Desak Pemerintah Membuat Program

* Editor : Karsidi Setiono – Inspiratif.co.id

BANDARLAMPUNG — Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung diminta membuat program terstruktur dan terencana dalam penanganan pendemi Virus Corona (Covid-19) di Lampung yang kian hari kian meluas.

Jangan sampai, tanpa adanya perencanaan program yang jelas atas penanganan terhadap penyebaran Covid-19 ini ke depan akan berdampak luar biasa pada seluruh aspek berkehidupan yang ada, khususnya di Lampung. Apalagi dengan minimnya anggaran untuk penanganan tersebut jangan sampai menjadi tidak tepat sasaran atau bahkan mungkin juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

Baca Juga :

Ojol dan UMKM Mendapat Relaksasi Pinjaman dari OJK ?, Ini Caranya

“Terus terang, kami sangat prihatin dan khawatir dengan fenomena apa yang terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri, khususnya Lampung. Jumlah korban Virus Corona maupun tingkat penyebarannya kian hari meningkat significant, sehingga perlu segera dilakukan program-program yang tepat terkait penanggulangan bencana tersebut di dalam tiga program utama,” kata Ketua Umum Pejuang Bravo 5 Lampung Ary Maizari, S.E., MBA, Jumat 03-April-2020, didampingi Sekjen Pejuang Bravo 5 Lampung Reza Berawi.

Menurut Ary, pemerintah daerah harus menyikapi ini dengan cepat dan tepat. Baik antar pemerintah daerah, maupun pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder dan masyarakat. “Harus ada program yang jelas serta pembagian tugas yang jelas baik dari Gugus Tugas maupun pemerintah serta peran masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini,” kata dia.

Tiga hal penting yang harus segera dibuat dan dilaksanakan, lanjut Ary, pertama penanganan kesehatan, kedua penanganan jaringan pengamanan sosial, dan ketiga penanganan terhadap ekonomi karena berimbas luar biasa di hampir semua sektor bidang usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

“Untuk penanganan kesehatan harus dipastikan bagaimana soal penanganan pasien, memetakan dan memastikan ketersediaan fasilitas dari infrastruktur, tenaga medis, peralatan dan perlengkapan baik itu rumah sakit, puskesmas, termasuk balai pengobatan serta sampai dengan ketersediaan pemakaman. Berapa ruang isolasi yang tersedia maupun jumlah ketersedian tempat tidur di setiap rumah sakit maupun puskesmas, jumlah medis dan paramedis yang akan melakukan penanganan, sampai ketersediaan alat pelindung diri (APD) di setiap kota maupun daerah.

Begitu juga penanganan lingkungan dan masyarakat juga harus dilakukan secara masif dan simultan dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran virus Coronoa tersebut baik itu bersifat sosialisasi ke masyarakat, pembatasan mobilisasi, penyemprotan disinfektan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dirumuskan guna mengurangi penyebaran virus tersebut.

Selain itu juga perlu dibuat program jaring pengaman sosial dimana akibat dari pembatasan sosial mengakibatkan banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang tidak dapat bekerja normal untuk mencari nafkah. Sehingga perlu dipetakan dan disiapkan kebutuhan minimal seperti sembako selama musibah ini berlangsung. Karena hal ini perlu dipersiapkan jangan sampai mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama karena kelaparan.

Pemerintah juga perlu memikirkan terkait hampir terhentinya seluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat sehingga perlu dipikirkan juga apa langkah dan program insentif, program relaksasi ataupun yang bisa sedikit membantu atau mendorong dunia usaha terutama UMKM bisa tetap survive di dalam kondisi seperti yang terjadi baik sekarang maupun ke depan nanti.

Tugas dan tanggung jawab untuk seriap penanganan tersebut bukan hanya membutuhkan anggaran yang besar tetapi juga membutuhkan koordinasi serta sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan penanganan ketiga permasalahan utama tersebut diatas. Karena harus dilakukan secara bersamaan dan simultan.

“Sehingga kami menyarankan agar di dalam struktur kepengurusan gugus tugas sebaiknya ada tiga wakil ketua yang akan menangani dan bertanggung jawab terhadap masing-masing permasalahan yang timbul dari musibah Covid-19 ini,” kata Bendahara Yayasan Alfian Husin itu.

Dalam penanganan kesehatan ini, lanjut Ary, juga termasuk dengan penanganan lingkungan atau masyarakat. “Dibutuhkan pihak-pihak yang memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat soal Virus Corona, serta dampaknya kepada masyarakat. Tidak bisa diserahkan kepada Gugus Tugas atau dinas kesehatan saja,” kata dia.

Selanjutnya, lanjut Ary, penanganan jaringan sosial perlu segera dilakukan mengingat banyak warga yang terdampak langsung dengan pendemi Covid-19 ini. Selain itu, dampak ekonomi juga perlu dipikirkan dan dicari solusinya. Menurut dia, banyak warga yang terdampak langsung mengakibatkan ekonomi keluarga terganggu (miskin).

“Ketiga poin penting itu tidak bisa dicampuradukan. Harus ada pembagian tugas dan koordinasi yang jelas. Libatkan masyarakat dalam penanganannya. Kami dari Pejuang Bravo 5 Lampung siap membantu jika memang dibutuhkan. Kami siap bekerjasama,” kata dia.

Ary mengatakan, lambannya koordinasi, minimnya anggaran, dan tidak adanya program penanganan yang jelas mengakibatkan Virus Corona menyebar kemana-mana dan membahayakan masyarakat. Namun demikian, Ary memberikan apresiasi kepada Pemda Provinsi Lampung atas usaha yang sudah dilakukan selama ini.

“Yang saya tahu anggaran pemda provinsi hanya Rp245 miliar. Jika sampai anggaran minim ini tidak tepat sasaran dan apa yang dilakukan akan sia-sia,” kata dia.

Di lain pihak, Ketua DPP Bravo 5 Pusat Bidang Ekonomi Dr. Andi Desfiandi, SE., MA, menambahkan Lampung yang merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan Jawa harus benar-benar dijaga dan diawasi dengan ketat, terutama di wilayah pintu masuk Provinsi Lampung.

“Kami juga meminta aparat bertindak tegas terhadap warga terkait aturan pemerintah pusat, terutama soal sosial distancing atau physical distancing. Kami juga meminta kepada kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk menyiapkan ruang isolasi dan APD baik di rumah sakit maupun puskesmas yang ada. Terutama jika ada warga yang meninggal dunia akibat Virus Corona, pemerintah harus menyiapkan lahan untuk pemakaman,” kata Andi.

Terlebih, kata dia, pihaknya sangat miris ketika mengetahui ada warga yang meninggal akibat terpapar Virus Corona ditolak warga lain untuk dikebumikan. “Ini sangat miris, kasihan warga yang berduka. Dan, memang diperlukan kerjasama Pemda, Muspida/Muspika untuk mengedukasi warga, agar jangan sampai menolak warga terjangkit Virus Corona untuk dikebumikan,” kata dia.

Sedangkan Sekjen Pemuda Bravo 5 Lampung Reza Berawi menambahkan diimbau kepada seluruh stakeholders untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah, karena itu semua tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, mengingat keterbatasan sumber daya baik dana maupun SDM. (br5)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: