Ida Fauziyah Berharap Tak Ada PHK Karena Terdampak Covid-19

JAKARTA — Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), berdampak banyak pada keberlangsungan bisnis dari sektor Pariwisata di Indonesia. Menteri Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan pemerintah menyadari hal tersebut.

Maka dari itu, pihaknya mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata agar mengedepankan dialog sosial dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Karena Menurutnya, situasi saat ini tidak menguntungkan bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Terkait hal itu, Ida meminta SP/SB bisa bantu identifikasi para pekerja, yang membutuhkan program Kemnaker. Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat bisa segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah.

Baca Juga :

Periksa Diri Antisipasi Covid-19, LaNyalla : Alhamdulillah Hasilnya Negatif

“Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah COVID-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapapun. Bukan hanya masalah, pekerja, pengusaha dan pemerintah,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin 23-Maret-2020, kemarin.

Selain mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang telah dikemukakan Presiden Jokowi, lanjutnya, pihaknya tengah menyisir anggaran kementerian untuk dialihkan (realokasi) kepada program-program yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dampak COVID-19.

Program-program tersebut, antara lain pelatihan di BLK, kartu prakerja dan pemberian insentif, program padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), teknologi tepat guna (TTG), pelatihan vokasi, dll.

Selain itu, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah meminta agar program pelatihan vokasi segera terealisasi. Termasuk pemberian insentif bagi peserta pelatihan segera dinaikkan plafonnya atau menyesuaikan kebutuhan sebagaimana Kartu PraKerja yang mengalami penyesuaian.

Dalam teleconference dengan SP/SB Pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui video conference di Jakarta, Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang, juga mengajak SP/SB mengedepankan keterbukaan dalam dialog sosial. Pemerintah memahami bahwa kondisi saat ini, pengusaha dan pekerja sama-sama terdampak baik kelangsungan usaha maupun hak-hak pekerja.

“Karena itu kedepankan dialog, sama-sama terbuka dan memahami situasi. Kiranya berakhir di keduanya, yakni pengusaha dan pekerja. Semoga dengan kesepakatan ini sama-sama tentu memahami. Tentu keterbukaan yang utama,” ujar Haiyani.
Sedangkan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, dalam teleconference juga menyatakan pihaknya akan menaikkan uang intensif dan uang transport bagi peserta selama mengikuti pelatihan vokasi.

Selama hampir 90 menit, Menaker melakukan teleconference dengan Ketua Umum FSPM Husni Mubarok; Plt Ketum FKAMIPARHO KSBSI, Sulastri, Ketum FPPPIKT Sarbumisi Baetul Koeri; Ketum FSP PAR REF Sofyan Abdul Latief; Ketum KSPSI Yorrys Raweyai; Sekjen PHRI Maulana Yusran dan Bagian Pengembangan SDM PHRI, Rudi Santoso. (dtk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: