Ia berharap pemerintah dapat memberikan kredit lunak kepada petani untuk memperbarui mesin penggilingan padi.
Selain itu, Wirahadikusumah juga menyinggung tentang sumbangsih PDRB Lampung yang belum optimal untuk APBD Provinsi. Ia mendeteksi adanya ketidaksetaraan di mana banyak perusahaan BUMN maupun swasta yang beroperasi di Lampung, membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 di Jakarta, sehingga PPh 21 tersebut masuk ke Pemprov DKI Jakarta, bukan Pemprov Lampung. Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Media memiliki kekuatan untuk mengangkat suara petani, mengedukasi masyarakat, dan mengawal transparansi kebijakan, sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.
