LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya membangun ekosistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat menyambut kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, dalam Rapat Koordinasi bersama Forum Puspa, Forum Anak Daerah (FAD), Puspaga, PATBM, dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Minggu (26/7/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Menteri PPPA RI di Provinsi Lampung. Menurutnya, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan.
”Kehadiran beliau menjadi simbol bahwa Lampung ini tentu saja menjadi perhatian, dan memang kami memang butuh sekali genggaman tangan, butuh sekali untuk bisa dikawal betul oleh Ibu Menteri dalam menjalankan apa yang menjadi tugas perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujar Wagub Jihan.
Wagub menjelaskan bahwa isu perempuan dan anak di Lampung tidak lagi sekadar menjadi program dinas formal, melainkan telah didorong menjadi sebuah gerakan sosial bersama. Salah satu bentuk aksi nyata yang baru saja dilaksanakan adalah gerakan partisipasi keluarga saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
”Baru saja kita selesai melakukan gerakan bersama untuk mengawal peserta didik kita dalam MPLS dalam gerakan ‘Ayah Mengantar Anak ke Sekolah’ dan antusiasmenya cukup luar biasa Ibu Menteri di Provinsi Lampung. Saya menyaksikan pagi-pagi, anak-anak sekolah kita, anak-anak peserta didik diantar oleh ayahnya,” jelasnya.
Guna memperluas jangkauan program hingga ke pelosok, Pemprov Lampung terus mengembangkan inovasi terintegrasi bernama Program Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Menuju Indonesia Emas atau yang disingkat Desa TAPIS. Program ini dibarengi dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui Bimbingan Teknis Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
”Di Lampung sendiri Ibu Menteri, angka perempuan yang menjadi kepala keluarga menurut data sekitar 9 sampai 11 persen, cukup banyak. Dan ini perlu kita tata ekosistemnya agar mereka punya peluang lebih baik dalam mengembangkan kapasitas mereka sebagai kepala keluarga perempuan. Maka keluarga dengan intervensi ini, kami berharap keluarga akan lebih kuat,” tutur Wagub.
Di sisi hak sipil dan partisipasi publik anak, Pemerintah Provinsi Lampung telah memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah di seluruh Kabupaten/Kota. Selain itu, hadir pula Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk membekali para orang tua dengan pola pengasuhan (parenting) yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan teknologi.
”Kami percaya bahwa anak-anak bukan hanya objek pembangunan, mereka adalah bagian dari solusi bangsa. Mereka memiliki hak untuk didengar, untuk berpendapat, dan juga berkontribusi terhadap lingkungan sekitar,” tegas Wagub Jihan. (*)
