BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Poros Wartawan Lampung (PWL), Junaidi Ismail, S.H., mengecam keras dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dosen terhadap mahasiswi program Magister (S2) Universitas Lampung (Unila).
Menurut Junaidi, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan demikian merupakan perbuatan yang sangat tercela, tidak bermoral, dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dunia pendidikan. Terlebih, seorang dosen Pascasarjana semestinya menjadi teladan dalam menjaga etika, integritas, serta kehormatan profesi pendidik.
“Institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Sangat disayangkan apabila seseorang yang seharusnya membimbing dan mendidik justru diduga menyalahgunakan posisi serta kewenangannya terhadap mahasiswa,” tegas Junaidi, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, relasi antara dosen dan mahasiswa bukan sekadar hubungan akademik, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral dan profesional. Karena itu, segala bentuk dugaan penyalahgunaan relasi kuasa untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat mahasiswa tidak boleh ditoleransi.
Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Unila tersebut menjadi perhatian publik setelah pengakuan seorang mahasiswi Pascasarjana berinisial SAF viral di media sosial.
Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku berinisial RF diketahui menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila.
Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi pada 5 Mei 2026 di ruang kerja Kaprodi. Saat itu, korban datang bersama seorang rekannya untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah seminar hasil tesis.
Dalam pengakuannya, korban menyebut bahwa ketika rekannya keluar ruangan untuk melakukan revisi berkas, terduga pelaku diduga melontarkan ucapan tidak pantas, menyentuh bagian pipi dan telinga, hingga memeluk serta mencium kening korban ketika hendak meninggalkan ruangan.
Tidak hanya itu, korban juga mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh cerita dari rekan satu angkatan yang mengaku pernah mengalami tindakan serupa dari dosen yang sama. Informasi tersebut tentu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, sebelumnya menyampaikan keprihatinan atas mencuatnya kasus tersebut. Pihak kampus menyatakan bahwa laporan dugaan kekerasan seksual itu telah ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila sejak beberapa bulan lalu.
Pihak kampus juga disebut telah memfasilitasi perlindungan hak akademik korban agar tetap dapat menyelesaikan ujian tesis dan menuntaskan pendidikan tanpa harus berinteraksi langsung dengan terduga pelaku.
Junaidi mengapresiasi langkah perlindungan akademik tersebut. Namun, menurutnya, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pemeriksaan internal dan pemberian fasilitas kepada korban.
“Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan psikologis, intimidasi, atau hambatan akademik akibat keberaniannya mengungkap dugaan pelecehan yang dialaminya,” ujarnya.
Ia juga meminta Unila bersikap transparan dan profesional dalam menangani perkara tersebut, termasuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif serta memberikan sanksi sesuai ketentuan apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Perkembangan terbaru, pada 9 November 2026, korban dengan pendampingan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Lampung serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda Lampung.
Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menegaskan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara profesional.
Junaidi berharap kepolisian mengusut perkara ini secara serius, objektif, dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya perlu mengungkap fakta peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya korban lain apabila ditemukan indikasi yang mengarah ke sana.
Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi, tanpa perlakuan istimewa, dan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Jangan sampai jabatan akademik menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati selama proses hukum berjalan,” tegasnya.
Menurut Junaidi, dunia pendidikan tidak cukup hanya melahirkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga harus membangun karakter, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
“Mahasiswa datang ke kampus untuk menuntut ilmu, bukan untuk menghadapi ancaman pelecehan atau penyalahgunaan relasi kuasa. Kampus harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh sivitas akademika. Jangan biarkan dugaan kekerasan seksual mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” pungkasnya. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Inspiratif.co.id, Instagram : @inspiratif.co.id_official, X : @inspiratifL, @PORT_INSPIRATIF, laman Facebook Media Inspiratif.co.id
