Laporan: Wardi S.
TUBABA, — Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (DPRD-Tubaba) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Wawasan Kebangsaan yang bertema “Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Regulasi Kebijakan Pembangunan” guna memperkuat pemahaman terhadap Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan Pembangunan Daerah. Kamis, 27 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut, berlangsung selama Empat hari, 8-11 Juli 2026 yang lalu di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta, selain 35 Anggota Legislatif (Aleg), kegiatan itu juga diikuti Sekretaris DPRD Rizal Irawan beserta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Mirkhiyan.
Bimtek dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tubaba Busroni didampingi Wakil Ketua I Ponco Nugroho dan Wakil Ketua II S Joko Kuncoro.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Rahmawati Oktiviani menyampaikan materi tentang Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila. Irene Camelyn Sinaga membahas Pokok-Pokok Pikiran Pancasila serta Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tubaba, Busroni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Tubaba yang telah antusias mengikuti Bimtek ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada para narasumber dari BPIP RI dan panitia yang telah memberikan materi serta fasilitas terbaik selama empat hari ini,”Ucap Busroni.
Ketua Busroni juga menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi Dasar Negara, tetapi juga harus menjadi pedoman moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan publik.
“Pancasila adalah napas hidup dan kompas moral yang menuntun kita bersama. Di era digital saat ini, tantangan terhadap ideologi bangsa tidak lagi berbentuk fisik, melainkan melalui perang pemikiran di media sosial. Sifat egois, adu domba, dan hilangnya semangat gotong royong menjadi ancaman nyata yang dapat merusak jati diri bangsa,”Tegasnya.
Menurut Ketua Busroni, penguatan Wawasan kebangsaan sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Baik unsur legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan, dan program pembangunan selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
“Saya berharap, kegiatan ini tidak berhenti sebagai formalitas. Mari kita jadikan momentum ini untuk merumuskan langkah konkret dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelayanan publik kepada masyarakat “Tutupnya.(*)
Ikuti Saluran WhatsApp Inspiratif.co.id, Instagram : @inspiratif.co.id_official, X : @inspiratifL, @PORT_INSPIRATIF, laman Facebook Media Inspiratif.co.id
